Bab 14 kesadaran kebangsaan 1908-1945

 Kesadaran Kebangsaan 1908–1945

A. Latar Belakang

Kebangkitan kesadaran kebangsaan Indonesia muncul dari perpaduan faktor internal dan eksternal:

Faktor internal:

Penderitaan akibat penjajahan (kerja paksa, tanam paksa, diskriminasi)

Munculnya golongan terpelajar hasil Politik Etis (edukasi, irigasi, migrasi)

Kenangan kejayaan masa lalu (Sriwijaya, Majapahit)

Faktor eksternal:

Kemenangan Jepang atas Rusia (1905) yang membuktikan bangsa Asia bisa mengalahkan Barat

Pergerakan nasionalisme di India, Filipina, Tiongkok

Masuknya paham liberalisme, nasionalisme, dan sosialisme dari Eropa

B. Periode 1908–1920: Masa Awal Pergerakan (Fase Etis/Moderat)

Budi Utomo (20 Mei 1908) — didirikan oleh dr. Sutomo dan pelajar STOVIA, digagas dr. Wahidin Sudirohusodo. Awalnya bergerak di bidang pendidikan dan budaya Jawa, kemudian meluas ke sosial-politik. Tanggal berdirinya diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

Organisasi lain yang muncul:

Sarekat Islam (1911/1912) — awalnya Sarekat Dagang Islam, dipimpin H.O.S. Cokroaminoto, menjadi organisasi massa terbesar

Indische Partij (1912) — Tiga Serangkai (Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara), pertama kali tegas menuntut kemerdekaan

Muhammadiyah (1912) — KH Ahmad Dahlan, bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial

C. Periode 1920–1930: Radikalisasi dan Persatuan

Perhimpunan Indonesia (di Belanda) — mulai menggunakan istilah "Indonesia" sebagai identitas politik

PKI (1920) — partai komunis pertama di Asia, memberontak 1926–1927 lalu ditumpas

PNI (1927) — Ir. Soekarno, tegas menuntut kemerdekaan penuh, non-kooperatif

Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928) — hasil Kongres Pemuda II: Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa. Titik puncak persatuan nasional lintas suku dan daerah.

D. Periode 1930–1942: Masa Bertahan

Belanda menindas keras gerakan nonkooperatif (banyak tokoh dibuang/dipenjara). Muncul strategi kooperatif melalui GAPI (Gabungan Politik Indonesia, 1939) yang menuntut "Indonesia Berparlemen".

E. Periode 1942–1945: Masa Pendudukan Jepang dan Proklamasi

Jepang menghapus organisasi lama, membentuk PUTERA, Jawa Hokokai, dan PETA (Pembela Tanah Air) — melatih pemuda militer, kelak menjadi cikal bakal TNI

Janji kemerdekaan → dibentuk BPUPKI (29 April 1945) merumuskan dasar negara (sidang Pancasila 1 Juni 1945) dan UUD

PPKI dibentuk menggantikan BPUPKI

Jepang menyerah pada Sekutu (14 Agustus 1945) → kekosongan kekuasaan dimanfaatkan golongan muda (Peristiwa Rengasdengklok)

17 Agustus 1945: Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta

F. Makna Historis

Rentang 1908–1945 menunjukkan transformasi perjuangan dari kedaerahan → nasional, dari fisik/senjata → organisasi modern & diplomasi, yang berpuncak pada lahirnya identitas bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Warisan Ekonomi Islam di Nusantara

A. Jalur Masuk dan Peran Perdagangan

Islam masuk ke Nusantara (abad 7–13 M) sebagian besar melalui jalur perdagangan — pedagang Gujarat, Arab, dan Persia yang singgah di pelabuhan seperti Samudra Pasai, Malaka, dan pesisir utara Jawa. Perdagangan menjadi sarana dakwah sekaligus penggerak ekonomi, sehingga sejak awal Islam di Nusantara identik dengan tradisi niaga yang kuat.

B. Sistem Ekonomi Kerajaan Islam

Kerajaan

Warisan Ekonomi

Samudra Pasai

Kerajaan Islam pertama yang mencetak mata uang emas (dirham) sendiri, pusat perdagangan lada

Malaka

Bandar transit internasional, menerapkan hukum niaga (Undang-Undang Laut Malaka)

Demak

Pusat perdagangan beras dan rempah di pesisir utara Jawa

Aceh Darussalam

Penghasil lada terbesar dunia abad ke-17, memiliki sistem pajak dan pelabuhan syahbandar

Banten

Bandar lada dan rempah, berhubungan dagang dengan Eropa dan Tiongkok

Gowa-Tallo (Makassar)

Pusat perdagangan rempah jalur timur, pelabuhan bebas

C. Prinsip Ekonomi Islam yang Diwariskan

Zakat — mekanisme distribusi kekayaan, cikal bakal lembaga filantropi (kini BAZNAS, LAZ)

Wakaf — tanah/harta produktif untuk kepentingan umat, banyak masjid, pesantren, dan tanah pertanian di Nusantara berasal dari wakaf leluhur

Larangan riba — mendorong sistem bagi hasil (mudharabah, musyarakah) dalam perdagangan tradisional

Perdagangan yang jujur (larangan gharar dan tadlis) — etika dagang yang tercermin dalam tradisi pasar tradisional dan pesantren

Syirkah/koperasi tradisional — kerja sama modal antar pedagang, cikal bakal koperasi syariah modern

D. Lembaga dan Jaringan Ekonomi Islam

Pesantren berperan sebagai pusat ekonomi lokal — mengelola lahan wakaf, koperasi santri, dan menjadi motor ekonomi kerakyatan

Serikat Dagang Islam (SDI), cikal bakal Sarekat Islam, awalnya adalah organisasi ekonomi pedagang batik Muslim Solo untuk melawan dominasi pedagang Tionghoa dan Eropa

Jaringan saudagar Muslim Nusantara menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar dari Aceh hingga Maluku

E. Relevansi bagi Ekonomi Modern

Warisan ini menjadi fondasi sistem ekonomi syariah kontemporer di Indonesia:

Perbankan syariah (Bank Muamalat, dst.)

Lembaga zakat dan wakaf modern (BAZNAS, BWI)

Sertifikasi halal dan industri keuangan syariah

Prinsip koperasi dan UMKM berbasis komunitas keagamaan

F. Kesimpulan

Warisan ekonomi Islam di Nusantara memperlihatkan bahwa Islam tidak hanya membawa ajaran spiritual, tetapi juga sistem tata niaga, etika ekonomi, dan kelembagaan yang membentuk karakter ekonomi kerakyatan Indonesia hingga kini — menjembatani nilai keagamaan dengan praktik ekonomi yang berkeadilan.