28.Dpk pada perbankan syariah

DPK adalah dana yang dihimpun bank dari masyarakat, baik individu maupun institusi, dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Bagi bank syariah, DPK adalah sumber dana utama, karena dari sinilah pembiayaan disalurkan. Besarnya DPK menentukan kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan, sedangkan komposisinya menentukan biaya dana dan stabilitas likuiditas. Karena itu DPK bukan sekadar angka pertumbuhan, tetapi cerminan kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Ciri khas DPK syariah terletak pada akadnya. Giro dan tabungan memakai akad wadiah atau mudharabah, sedangkan deposito memakai akad mudharabah mutlaqah. Pada wadiah, dana dititipkan dan bank menjamin pengembaliannya, dengan bonus yang tidak dijanjikan di awal. Pada mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola (mudharib), dengan keuntungan dibagi sesuai nisbah dan kerugian ditanggung pemilik dana sepanjang bukan karena kelalaian bank. Menurut saya, inilah pembeda mendasar dari bank konvensional: hubungan bank dan nasabah bukan sekadar debitur dan kreditur, melainkan kemitraan. Konsekuensinya, bank syariah dituntut lebih transparan dalam pengelolaan dana dan pelaporan hasil usaha.

Dari sisi komposisi, DPK bank syariah secara historis banyak bertumpu pada deposito, yang biayanya lebih mahal dibanding giro dan tabungan (CASA). Akibatnya biaya dana relatif tinggi dan margin tertekan. Selain itu, deposito cenderung sensitif terhadap tingkat imbal hasil, sehingga nasabah mudah berpindah ketika ada tawaran yang lebih menarik. Maka strategi paling penting adalah meningkatkan porsi CASA agar DPK lebih murah dan stabil.

Pertumbuhan DPK juga perlu dilihat bersama penyalurannya. Hubungan DPK dengan pembiayaan tercermin dalam FDR. Bila DPK tumbuh jauh lebih cepat daripada pembiayaan, dana menganggur dan bank kehilangan peluang pendapatan. Sebaliknya, bila pembiayaan terlalu agresif dibanding DPK, likuiditas menjadi ketat dan risiko meningkat. Jadi pengelolaan DPK yang baik adalah menjaga keseimbangan antara menghimpun dan menyalurkan.

Ada beberapa tantangan yang menurut saya perlu diperhatikan. Pertama, literasi keuangan syariah yang masih terbatas membuat sebagian masyarakat belum memahami perbedaan akad dan manfaatnya. Kedua, persaingan dengan bank konvensional dan bank digital yang menawarkan promo menarik. Ketiga, ketergantungan pada nasabah besar atau institusi yang dananya bisa ditarik sewaktu-waktu, sehingga DPK berisiko tidak stabil. Keempat, risiko displaced commercial risk, yaitu ketika bank menggunakan sebagian keuntungannya untuk menjaga imbal hasil nasabah agar tetap kompetitif, yang pada akhirnya menggerus profitabilitas bank.

Untuk memperkuat DPK, strategi yang relevan antara lain digitalisasi layanan (mobile banking, QRIS, pembukaan rekening online), pengembangan ekosistem keumatan seperti tabungan haji dan umrah, pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, kerja sama dengan pesantren, masjid, sekolah, dan perguruan tinggi, serta penggarapan layanan payroll dan cash management bagi korporasi. Edukasi publik tentang akad syariah juga penting agar nasabah memilih karena pemahaman, bukan hanya karena imbal hasil.

Kesimpulannya, DPK adalah urat nadi bank syariah. Kualitasnya ditentukan oleh jumlah, komposisi, dan stabilitasnya. Bank syariah yang sehat adalah yang mampu menghimpun DPK murah dan stabil melalui kepercayaan nasabah, lalu menyalurkannya ke pembiayaan produktif yang sesuai prinsip syariah. Dengan begitu, DPK menjadi bukti bahwa nilai syariah dan kinerja bisnis dapat berjalan seiring