37.ekonomi Pancasila pesefektif islam

nama : zahrotulmahya

nim : 260503110060

Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berlandaskan lima sila Pancasila dan semangat Pasal 33 UUD 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Gagasan ini dikembangkan antara lain oleh Mubyarto, yang menekankan bahwa kegiatan ekonomi tidak boleh hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan moral, solidaritas, dan keadilan sosial. Menurut saya, kedekatan ekonomi Pancasila dengan ekonomi Islam cukup besar, karena keduanya menolak sistem yang sepenuhnya menyerahkan nasib masyarakat pada mekanisme pasar bebas maupun pada penguasaan negara yang tertutup.

Titik temu paling jelas ada pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Islam, kegiatan ekonomi adalah bagian dari ibadah dan amanah, dan harta adalah titipan Allah. Sila pertama menempatkan nilai ketuhanan sebagai dasar etika berekonomi, sehingga kejujuran, larangan menipu, dan tanggung jawab moral menjadi bagian dari aktivitas usaha. Konsep tauhid dalam ekonomi Islam sejalan dengan semangat ini, yaitu bahwa manusia hanya pengelola sumber daya, bukan pemilik mutlak. Menurut saya, ini membuat ekonomi Pancasila tidak sekuler, tetapi juga tidak menjadi sistem agama tertentu, sehingga dapat diterima oleh masyarakat yang beragam.

Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, selaras dengan prinsip adl dan ihsan dalam Islam, serta larangan zulm (penindasan) dan eksploitasi. Praktik seperti riba, penimbunan (ihtikar), dan penipuan bertentangan dengan keduanya. Sila ketiga, persatuan Indonesia, sejalan dengan semangat ukhuwah dan kerja sama (ta'awun), yang tercermin dalam akad kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah serta lembaga seperti koperasi dan BMT. Menurut saya, di sini terlihat bahwa kemitraan dan gotong royong bukan sekadar slogan, tetapi memiliki bentuk akad dan kelembagaan yang konkret.

Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, memiliki padanan dalam prinsip syura (musyawarah). Dalam ekonomi, ini berarti pengambilan keputusan yang partisipatif, misalnya dalam koperasi, pengelolaan wakaf, dan kebijakan publik, serta menolak monopoli dan pemusatan kekuasaan ekonomi pada segelintir pihak. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah titik temu yang paling kuat dengan instrumen distribusi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta prinsip maqashid syariah yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan (falah) dan melindungi kelompok lemah. Menurut saya, zakat dan wakaf dapat dipandang sebagai instrumen konkret untuk mewujudkan sila kelima.

Persamaan dan perbedaan keduanya dapat dirangkum sebagai berikut:

Persamaan: menempatkan moral dan keadilan di atas keuntungan semata, menolak individualisme ekstrem, menekankan kerja sama dan kekeluargaan, serta memberi peran pada negara untuk melindungi kepentingan rakyat.

Perbedaan: ekonomi Islam bersumber langsung dari wahyu dengan aturan rinci (misalnya larangan riba, gharar, dan maysir serta kewajiban zakat), sedangkan ekonomi Pancasila bersumber dari nilai dasar negara yang lebih umum dan tidak mengatur akad secara teknis.

Sifat hubungan: keduanya lebih tepat dilihat sebagai saling melengkapi. Pancasila menyediakan kerangka kebangsaan yang inklusif, sementara ekonomi Islam menyediakan perangkat operasional yang konkret bagi umat Muslim.

Dalam praktik, kesesuaian ini tampak pada pengembangan perbankan syariah, koperasi syariah, BMT, lembaga zakat dan wakaf, serta industri halal yang didukung regulasi nasional. Namun ada tantangan yang menurut saya perlu diakui. Pertama, ekonomi Pancasila sering berhenti pada tataran wacana dan belum memiliki rumusan kebijakan dan indikator yang baku. Kedua, praktik ekonomi nyata masih banyak dipengaruhi mekanisme pasar dan ketimpangan penguasaan aset. Ketiga, keuangan syariah kadang dikritik terlalu berorientasi komersial sehingga semangat keadilan sosialnya belum maksimal. Keempat, perlu kehati-hatian agar penyelarasan ini tidak dipahami sebagai pemaksaan satu pandangan keagamaan pada masyarakat majemuk, sebab Pancasila menjamin kebebasan beragama bagi semua warga.

Kesimpulannya, ekonomi Pancasila dalam perspektif Islam dapat dipandang sebagai dua kerangka yang berbagi nilai inti: keadilan, kekeluargaan, kerja sama, dan tanggung jawab moral. Kekuatannya terletak pada kesesuaian nilai dan peluang sinergi kelembagaan, sedangkan kelemahannya ada pada implementasi dan kejelasan operasional. Agar bermakna, keduanya perlu diwujudkan dalam kebijakan dan praktik yang nyata, seperti penguatan koperasi, UMKM, zakat dan wakaf produktif, serta keuangan syariah yang berpihak pada ekonomi rakyat, bukan berhenti sebagai jargon.