39.ESG pesefektif ekonomi Islam

 nama : zahrotulmahya

Nim : 260503110060

ESG (Environmental, Social, and Governance) adalah kerangka untuk menilai keberlanjutan dan dampak etis sebuah perusahaan atau investasi. Ekonomi Islam sendiri sejak awal tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga falah (kesejahteraan dunia dan akhirat) dan keadilan. Karena itu, keduanya punya titik temu yang kuat, meski berangkat dari fondasi yang berbeda.

2. Kesesuaian Tiga Pilar ESG dengan Prinsip Islam

Environmental (Lingkungan)

Manusia diposisikan sebagai khalifah fil ardh, yaitu pengelola bumi yang diberi amanah, bukan pemilik mutlak.

Islam melarang fasad fil ardh (kerusakan di muka bumi) dan israf (pemborosan). Pencemaran, eksploitasi sumber daya berlebihan, dan limbah yang merugikan masyarakat bertentangan dengan prinsip ini.

Konsep mizan (keseimbangan) dan hima (kawasan lindung dalam tradisi Islam klasik) menunjukkan bahwa pelestarian alam sudah dikenal dalam peradaban Islam.

Social (Sosial)

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah instrumen redistribusi yang mengurangi kesenjangan.

Larangan riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), dan penipuan melindungi pihak yang lemah dalam transaksi.

Hak pekerja (upah yang adil dan dibayar tepat waktu), perlindungan konsumen, dan kepedulian pada kaum dhuafa sejalan dengan indikator sosial ESG seperti kesejahteraan karyawan, keselamatan kerja, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Governance (Tata Kelola)

Nilai amanah, shiddiq, tabligh, dan fathanah menjadi dasar integritas dan akuntabilitas.

Kewajiban mencatat transaksi dan bersikap transparan (misalnya QS. Al-Baqarah: 282 tentang pencatatan utang) selaras dengan prinsip transparansi dalam good corporate governance.

Dalam lembaga keuangan syariah, ada tata kelola tambahan berupa Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan kepatuhan syariah.

3. Maqashid Syariah sebagai Landasan Pengukuran

Maqashid syariah, yaitu tujuan syariah untuk menjaga agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal), dapat menjadi kerangka yang lebih komprehensif dibanding indikator ESG konvensional. Misalnya, perlindungan jiwa mencakup keselamatan kerja dan kesehatan masyarakat, perlindungan akal mencakup pendidikan, dan perlindungan harta mencakup keadilan ekonomi serta pengelolaan keuangan yang sehat. Banyak akademisi mengusulkan integrasi ESG dengan maqashid agar penilaian tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bernilai moral.

4. Perbedaan Mendasar

Aspek

ESG

Ekonomi Islam

Landasan

Tren pasar, regulasi, tuntutan investor

Wahyu (Al-Qur'an dan Hadis), ijtihad ulama

Motivasi

Mitigasi risiko dan reputasi, kadang keuntungan jangka panjang

Ibadah, amanah, pertanggungjawaban dunia dan akhirat

Cakupan halal-haram

Tidak ada

Ada, melalui penyaringan sektor usaha dan struktur keuangan

Sifat

Cenderung pilihan sukarela atau pelaporan

Kewajiban moral dan hukum bagi muslim

Poin pentingnya, ESG tidak otomatis halal. Perusahaan dengan skor ESG tinggi bisa saja bergerak di bidang yang haram, seperti alkohol, perjudian, atau keuangan ribawi. Sebaliknya, perusahaan yang lolos penyaringan syariah belum tentu unggul dalam praktik lingkungan dan sosial. Karena itu keduanya paling baik dipakai sebagai pelengkap, bukan pengganti.

5. Implementasi dan Peluang

Green sukuk: Indonesia termasuk pelopor penerbitan sukuk hijau sovereign (sejak 2018) untuk membiayai proyek ramah lingkungan.

Pasar modal syariah: indeks seperti ISSI dan JII dapat diperkuat dengan kriteria ESG.

Perbankan syariah: pembiayaan bisa diarahkan ke sektor hijau, UMKM, dan energi terbarukan.

Wakaf produktif dan zakat: dana sosial Islam dapat dipakai untuk pelestarian lingkungan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.

Dukungan regulasi: kebijakan keuangan berkelanjutan di Indonesia (misalnya peta jalan OJK) membuka ruang sinergi dengan keuangan syariah.

6. Tantangan dan Kritik

Greenwashing dan Sharia-washing: klaim hijau atau syariah yang lebih bersifat pencitraan daripada substansi.

Standar belum seragam: metodologi penilaian ESG berbeda antar lembaga pemeringkat, dan belum ada standar baku untuk "ESG syariah".

Literasi rendah: pemahaman pelaku usaha dan masyarakat tentang ESG maupun maqashid masih terbatas.

Biaya dan kapasitas: UMKM syariah kesulitan memenuhi pelaporan ESG yang rumit.

Risiko pendekatan formalistik: kepatuhan syariah yang hanya berhenti pada akad dan label, tanpa memperhatikan dampak nyata.

7. Kesimpulan

ESG bisa dipandang sebagai "bahasa modern" bagi nilai-nilai yang sudah lama terkandung dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam menawarkan fondasi spiritual, etika, dan hukum yang lebih kokoh, sementara ESG menyumbang alat ukur, pelaporan, dan standar yang terstruktur. Integrasi yang ideal adalah menjadikan syariah dan maqashid sebagai landasan nilai, lalu memakai ESG sebagai instrumen pengukuran dan transparansi. Dengan begitu, praktik bisnis tidak hanya patuh secara hukum agama dan menguntungkan, tetapi juga berdampak positif bagi manusia dan bumi.