9.Akad qardh pada perbankan syariah

 nama : zahrotulmahya

Nim : 2605031110060

Qardh secara bahasa berarti memotong, karena harta yang dipinjamkan seolah dipotong dari milik pemberi pinjaman. Dalam fikih muamalah, qardh adalah akad pinjaman dana dari pemberi pinjaman (muqridh) kepada peminjam (muqtaridh) dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman pada waktu yang disepakati, tanpa tambahan. Akad ini bersifat tabarru' (kebajikan), sehingga tujuannya menolong, bukan mencari keuntungan. Setiap tambahan yang disyaratkan atas pokok pinjaman termasuk riba.

Landasan Hukum dan Fatwa

Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh: mengatur bahwa qardh adalah pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan, nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pada waktu yang disepakati, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah, dan lembaga keuangan dapat meminta jaminan bila diperlukan. Nasabah boleh memberikan tambahan secara sukarela tanpa diperjanjikan di awal.

Fatwa No. 79/DSN-MUI/III/2011 tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah: mengatur penggunaan dana nasabah untuk pembiayaan qardh.

Dalam kerangka regulasi, qardh diakui sebagai salah satu akad penyaluran dana bank syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Penerapan dalam Perbankan Syariah

Dalam praktik, qardh dipakai pada beberapa produk dan situasi:

Dana talangan: bank menalangi pembayaran nasabah, misalnya untuk haji atau pembelian tertentu, lalu nasabah mengembalikan pokoknya.

Pembiayaan jangka pendek bagi nasabah yang sangat membutuhkan, termasuk dana darurat.

Qardhul hasan: pinjaman kebajikan yang bersumber dari dana sosial, seperti zakat, infak, atau denda, untuk membantu usaha mikro atau masyarakat kurang mampu.

Akad pelengkap: qardh muncul sebagai akad bantu pada transaksi lain, misalnya saat bank membayarkan kewajiban nasabah pada kafalah atau hawalah.

Manfaat

Qardh membantu nasabah yang membutuhkan dana mendesak tanpa beban tambahan. Bagi bank, akad ini menunjukkan fungsi sosial perbankan syariah, bukan sekadar lembaga bisnis. Qardhul hasan juga dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi mikro dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Tantangan dan Catatan Kritis

Menurut saya, ada beberapa hal yang perlu dicermati.

1. Batas antara biaya dan bunga. Bank boleh membebankan biaya administrasi, tetapi besarnya harus berdasarkan biaya nyata. Bila biaya dihitung berdasarkan persentase dari jumlah pinjaman atau lama waktu pinjaman, ia menyerupai bunga dan masuk kategori riba.

2. Bank tidak memperoleh keuntungan. Karena bersifat sosial, qardh tidak menghasilkan pendapatan. Hal ini membuat bank cenderung membatasi porsinya, sehingga fungsi sosial akad ini belum optimal.

3. Qardh sebagai akad bantu. Pada produk seperti dana talangan, qardh sering digabung dengan akad ijarah atau jasa lain. Bila imbalan jasa dikaitkan dengan besarnya talangan, praktik ini dapat menjadi cara terselubung memperoleh keuntungan dari pinjaman. Pemisahan akad dan penetapan ujrah yang wajar perlu dijaga.

4. Risiko gagal bayar. Karena tidak ada margin, kerugian akibat gagal bayar sepenuhnya ditanggung bank atau dana sosial. Penilaian kemampuan nasabah dan pengelolaan dana kebajikan yang transparan menjadi penting.

5. Sumber dan pengelolaan dana. Pada qardhul hasan, dana berasal dari sumber sosial sehingga harus dikelola akuntabel, dengan pelaporan yang jelas agar kepercayaan publik terjaga.

Penutup

Qardh merupakan akad yang menegaskan sisi sosial dan kebajikan dalam perbankan syariah. Agar tetap sesuai prinsip syariah, penerapannya harus menjaga larangan tambahan atas pokok pinjaman, membatasi biaya pada biaya nyata, memisahkan akad yang digabungkan, dan mengelola dana kebajikan secara transparan. Dengan penerapan yang konsisten, qardh dapat menjadi jembatan kemudahan bagi masyarakat sekaligus penyeimbang orientasi bisnis perbankan.